Sandiganbayan Sita 16 Properti Zaldy Co Terkait Kasus Korupsi

MANILA, Filipina — Mahkamah Antikorupsi Sandiganbayan Divisi Lima telah mengeluarkan perintah resmi untuk mencabut 16 properti milik mantan anggota DPR Zaldy Co. Langkah ini diambil untuk mengamankan lebih dari P215 juta dalam dugaan kewajiban sipil yang terkait dengan kasus korupsi yang sedang berjalan.

Dalam keputusan yang dikeluarkan pada 4 Maret, pengadilan antikorupsi ini menyetujui permohonan dari pihak penuntut untuk menerbitkan surat perintah penyitaan awal terhadap properti Co. Dengan adanya keputusan ini, pengadilan mengambil alih atau menahan sementara aset milik Co selama proses hukum berlangsung.

Pentingnya Pengamanan Aset

Menurut aturan pengadilan, langkah ini bertujuan memastikan bahwa jika pihak penggugat memenangkan kasus, masih ada aset yang bisa digunakan untuk membayar ganti rugi. Dalam kasus Zaldy Co, pengadilan antikorupsi bertujuan untuk mengamankan kewajiban sipil yang mungkin timbul akibat dugaan penyaluran dana publik secara curang terkait proyek senilai P289,4 juta di Naujan, Oriental Mindoro.

Pihak penuntut berhasil menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk menyita aset Co guna memastikan bahwa negara dapat memulihkan dana jika putusan akhirnya diambil terhadapnya. Mereka memperingatkan bahwa tanpa penyitaan segera atas properti yang dimiliki oleh terdakwa, negara mungkin kesulitan untuk mengeksekusi putusan di masa depan, karena Co dapat dengan mudah menyembunyikan atau menjual aset-asetnya yang tersisa di Filipina.

Detail Properti yang Disita

Perintah penyitaan awal dari Sandiganbayan mencakup 16 properti yang tersebar di berbagai kota, antara lain:

• Delapan properti di Kota Pasig
• Empat properti di Kota Makati
• Tiga properti di Kota Quezon
• Satu properti di Lipa City, Batangas

Aset-aset ini terdiri dari tanah, unit kondominium, dan tempat parkir yang terdaftar atas nama Co atau bersama dengan istrinya, Mylene.

Status Zaldy Co

Zaldy Co meninggalkan Filipina tiga bulan sebelum Kantor Ombudsman mengajukan kasus terhadapnya di Sandiganbayan. Setelah paspornya dibatalkan, ia dinyatakan sebagai buronan oleh pengadilan antikorupsi. Saat ini, ia menghadapi tuduhan korupsi dan penyelewengan anggaran bersama beberapa terdakwa lainnya terkait proyek di Oriental Mindoro.

Dampak bagi Masyarakat

Kasus ini menjadi sorotan publik tidak hanya karena besarnya jumlah dana yang terlibat, tetapi juga karena menggambarkan tantangan dalam penegakan hukum di Filipina. Penegakan hukum yang tegas terhadap kasus-kasus korupsi seperti ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan mendorong transparansi dalam pengelolaan dana publik.

Kesimpulan

Dengan langkah penyitaan ini, Sandiganbayan menunjukkan komitmennya dalam memberantas korupsi dan melindungi kepentingan negara. Kasus Zaldy Co akan terus menjadi perhatian, dan publik berharap agar keadilan dapat ditegakkan demi kebaikan masyarakat.