Panfilo Lacson Tegaskan Tak Akan Gelar Sidang Soal ‘Mantan Marinir’

MANILA, Filipina — Panfilo Lacson, Presiden Senat Pro Tempore, menegaskan keputusan untuk tidak mengadakan sidang Blue Ribbon terkait klaim 18 mantan tentara yang menyatakan bahwa mereka telah menyuplai kickback sebesar P805 miliar untuk politikus tertentu. Lacson menyampaikan bahwa ia khawatir sidang tersebut hanya akan digunakan oleh para mantan marinir untuk menyebarkan kebohongan mengenai klaim mereka.

“Cerita P805 miliar: Jika Anda tidak tahu cara menghitung kebenaran, jangan bicara tentang angka untuk memperkirakan kemungkinan atau hadapi konsekuensi gagal dalam menguji kepercayaan,” ujar Lacson di platform X.

Alasan Penolakan Sidang

Lacson menanggapi seruan untuk mengadakan sidang agar para pengklaim tersebut dapat “jatuh dalam kebohongan mereka.” Ia menegaskan bahwa sidang panel Blue Ribbon seharusnya bertujuan untuk mengungkap kebenaran, bukan sekadar menjadi ajang untuk menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Lebih jauh, Lacson mengemukakan bahwa mustahil secara matematis untuk mengangkut jumlah uang yang diklaim tersebut, yang dapat mencapai bobot sekitar 805 ton uang kertas. Ia menyampaikan betapa rumitnya logistik yang diperlukan untuk mengangkut uang sebanyak itu, yang memerlukan 13.416 koper besar dengan total berat 53,6 ton.

Analisis dan Discrepancy Angka

Menurut perhitungan Lacson, proses membongkar, menghitung, dan mengantarkan uang sebanyak itu akan memakan waktu hingga pertengahan 2028 jika dimulai pada tahun 2023. Proses tersebut akan lebih cepat jika dimulai pada paruh kedua tahun 2022, saat Zaldy Co menjabat ketua komite anggaran DPR. Namun, tetap saja, angka tersebut menunjukkan ketidaklogisan klaim tersebut.

Ia juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian besar dengan membandingkan total pasokan uang nasional yang diperkirakan mencapai P2,7 triliun pada tahun 2024 dengan klaim kickback P805 miliar yang dinyatakan oleh para mantan tentara tersebut.

Waktu Pengungkapan yang Mencurigakan

Lacson juga mempertanyakan waktu di mana pengungkapan tersebut dilakukan. Hal ini bertepatan dengan minggu sidang konfirmasi terhadap mantan presiden Rodrigo Duterte dan peringatan 40 tahun Revolusi Kekuatan Rakyat. Menurutnya, hal ini bisa jadi merupakan upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu-isu yang lebih penting.

Dampak dan Konteks bagi Indonesia

Keputusan Lacson untuk tidak mengadakan sidang ini berpotensi mempengaruhi persepsi publik di Filipina, terutama terkait transparansi dan akuntabilitas politik. Di Indonesia, hal ini juga menjadi pelajaran penting tentang bagaimana klaim yang tidak berdasar dapat mempengaruhi sistem pemerintahan dan kepercayaan publik. Masyarakat perlu lebih kritis dalam menanggapi setiap informasi yang beredar, terutama yang melibatkan angka-angka besar yang dapat menciptakan spekulasi dan kebingungan.

Kesimpulan

Dalam menghadapi tuduhan yang kontroversial ini, Panfilo Lacson menunjukkan ketegasan dan analisis kritis yang diperlukan untuk menjaga integritas suatu proses pemerintahan. Keputusan untuk tidak melanjutkan sidang ini dapat menjadi langkah untuk menghindari pemborosan waktu dan sumber daya untuk klaim yang tidak dapat dibuktikan. Situasi ini menjadi pengingat bagi masyarakat di Asia Tenggara untuk selalu waspada terhadap berita dan informasi yang tidak jelas kebenarannya.