Pajak Kekayaan: Mimpi Ekonom, Tantangan Pelaksanaan di Filipina

MANILA, Filipina — Pada 26 Maret, Istana Kepresidenan Filipina mengungkapkan sambutan positif terhadap usulan pajak kekayaan. Namun, Kepala Ekonomi negara tersebut, Arsenio Balisacan, menyatakan bahwa hal ini lebih merupakan ‘mimpi seorang ekonom’.

Winnie Monsod, mantan Sekretaris National Economic Development Authority (NEDA), mengkritik keputusan pemerintah yang memilih untuk menangguhkan pajak konsumsi, alih-alih mengenakan pajak kepada kalangan kaya di negara ini. Menurutnya, pajak kepada orang kaya akan lebih bermanfaat dan efisien bagi perekonomian.

Juru Bicara Istana, Claire Castro, menyampaikan bahwa semua ide akan dipertimbangkan, sejalan dengan pernyataan Presiden Ferdinand Marcos Jr. yang menyebutkan bahwa segala opsi terbuka untuk dibahas. Namun, Castro juga mengacu pada pandangan Balisacan yang tampak netral terhadap usulan tersebut.

Imbas Pajak Kekayaan terhadap Ekonomi

Balisacan menegaskan, “Mengenakan pajak kekayaan kepada orang-orang super kaya adalah impian seorang ekonom karena kekayaan cenderung terakumulasi. Pajak kekayaan dapat memperlambat konsentrasi kekayaan yang terjadi dari generasi ke generasi. Konsentrasi ini berimplikasi pada kekuatan politik dan ekonomi, yang dapat menyebabkan kegagalan pasar, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan semakin melemahkan inklusivitas.”

Namun, Balisacan juga mengingatkan bahwa pelaksanaan pajak kekayaan bukanlah hal yang mudah. “Melaksanakan atau mengelola pajak kekayaan bukanlah hal yang sederhana. Banyak negara yang telah mencobanya, seperti Jerman, Prancis, dan Swedia, yang akhirnya memilih untuk menghentikannya karena kompleksitas administrasi dan rendahnya pendapatan yang dihasilkan. Selain itu, pajak kekayaan dapat mendorong penghindaran modal, terutama jika diterapkan di tengah krisis ekonomi,” tambahnya.

Potensi Pendapatan dari Pajak Kekayaan

Sebuah laporan dari IBON Foundation mengungkapkan bahwa 3.000 orang terkaya di Filipina memiliki total kekayaan bersih mencapai P8,15 triliun. Jika pajak kekayaan dikenakan kepada mereka, diperkirakan akan menghasilkan pendapatan sebesar P500 miliar, namun mereka masih akan memiliki total kekayaan sebesar P7,64 triliun setelah pajak.

Dalam beberapa minggu terakhir, harga bahan bakar di Filipina mengalami lonjakan tajam, dipicu oleh konflik yang berkepanjangan antara Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Filipina menjadi negara pertama di dunia yang menyatakan keadaan darurat energi. Meskipun demikian, Marcos menegaskan bahwa pernyataan ini hanya bertujuan untuk memberikan lebih banyak opsi bagi pemerintah.

Kesimpulan

Pajak kekayaan di Filipina menunjukkan tantangan yang signifikan dalam pelaksanaan, meskipun menawarkan potensi untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi. Diskusi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi cara terbaik dalam menangani isu ini, terutama di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.