Marcos Dapatkan Kuasa Darurat untuk Atur Pajak Bahan Bakar

MANILA, Filipina — Presiden Ferdinand Marcos Jr. pada Kamis, 12 Maret 2026, telah menetapkan sebagai mendesak sebuah undang-undang yang memberinya kuasa darurat untuk menangguhkan atau mengurangi pajak konsumsi atas produk bahan bakar. Penetapan ini muncul di tengah lonjakan harga bahan bakar yang mengkhawatirkan.

Dengan mengklasifikasikan undang-undang ini sebagai mendesak, Kongres mendapatkan izin untuk memperpendek waktu yang biasanya diperlukan antara pembacaan undang-undang. Dengan status mendesak, undang-undang tersebut dapat dibaca dan disahkan dalam dua hingga tiga pembacaan pada hari yang sama.

Dalam surat yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Bojie Dy, Marcos menjelaskan pentingnya pengesahan segera dari Rancangan Undang-Undang 8418, atau ‘Undang-Undang yang Mengizinkan Presiden Filipina untuk Menangguhkan atau Mengurangi Pajak Konsumsi atas Produk Minyak Selama Keadaan Darurat Ekonomi Nasional atau Global, Mengubah untuk Tujuan Tersebut Kode Pendapatan Dalam Negeri Nasional Tahun 1997’.

Marcos menyatakan bahwa tindakan ini diperlukan untuk “memungkinkan pemerintah merespons dengan cepat terhadap volatilitas harga bahan bakar yang luar biasa dan menstabilkan harga bahan bakar domestik selama periode gangguan ekonomi yang parah.”

Setelah pengesahan versi Dewan Perwakilan Rakyat, langkah selanjutnya adalah Senat yang dijadwalkan akan memproses versi mereka dalam minggu mendatang.

Sementara penangguhan pajak konsumsi menjadi salah satu alternatif dalam meredakan dampak kenaikan biaya bahan bakar, para analis khawatir mengenai dampak konflik berkepanjangan di Timur Tengah terhadap pasokan dan harga energi global. Meskipun pemerintah telah meyakinkan publik bahwa pasokan bahan bakar cukup untuk bertahan hingga dua bulan ke depan, mereka juga mendorong upaya konservasi energi untuk menghindari krisis lebih lanjut.

Dampak Terhadap Ekonomi Indonesia

Penguatan kuasa darurat ini tak hanya berpengaruh pada Filipina, namun juga dapat berdampak pada Indonesia. Kenaikan harga bahan bakar di kawasan Asia Tenggara menjadi isu yang saling terkait, di mana Indonesia sebagai negara dengan ketergantungan tinggi terhadap bahan bakar impor dapat merasakan dampak tersebut.

Jika Filipina menerapkan pengurangan pajak dan berhasil menstabilkan harga, hal ini dapat menjadi contoh bagi Indonesia. Namun, jika konflik di Timur Tengah terus berlanjut, harga energi yang melambung akan mempengaruhi seluruh ekonomi di kawasan ini. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Indonesia untuk mengantisipasi langkah-langkah yang dapat diambil untuk menjaga kestabilan ekonomi dan harga bahan bakar.

Kesimpulan

Dengan adanya langkah Presiden Marcos untuk mendapatkan kuasa darurat dalam pengaturan pajak bahan bakar, ini menunjukkan betapa pentingnya respons cepat terhadap fluktuasi harga energi. Bagi Indonesia, situasi ini adalah pengingat akan perlunya strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan harga energi global, agar tidak terjebak dalam krisis bahan bakar yang berkepanjangan.