Manila, Filipina — Anggota DPR dari partai Ako Bicol, Alfredo Garbin Jr., mengajukan permohonan kepada Komisi Regulasi Energi (ERC) untuk mempercepat proses pengembalian uang dan mempertimbangkan penangguhan pajak pertambahan nilai (PPN) di tengah meningkatnya permintaan listrik saat musim panas.

Melalui House Resolution 923, Garbin menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap harga listrik dan percepatan pengembalian dana senilai miliaran peso kepada konsumen sebelum bulan-bulan puncak permintaan listrik yang biasanya terjadi pada bulan April dan Mei.

Urgensi Penyelesaian Kasus Pengembalian Uang

Dalam pengajuan HR 923, Garbin menyerukan ERC untuk “melakukan pengawasan yang ketat dan terus-menerus terhadap cara perusahaan pembangkit listrik menetapkan harga listrik yang mereka hasilkan” serta mempercepat penyelesaian petisi yang tertunda terkait pengembalian uang dan dugaan penagihan berlebihan.

Anggota komite energi DPR ini menyatakan bahwa penundaan dalam penyelesaian kasus-kasus ini terus membebani konsumen listrik. “Ada petisi yang tertunda yang melibatkan klaim pengembalian uang dan rabat akibat dugaan penagihan berlebihan dan isu regulasi lainnya yang tetap tidak terpecahkan dan terus berdampak pada konsumen listrik,” katanya dalam HR 923.

Data dan Angka yang Dikutip

Resolusi tersebut mencatat adanya petisi yang diajukan pada Februari 2025 yang menuduh penagihan berlebihan sekitar P160 miliar, yang hingga kini masih belum terpecahkan, serta pengembalian dana yang telah diperintahkan sebelumnya sebanyak P19,95 miliar yang status pelaksanaannya belum dilaporkan secara publik.

Peringatan akan Kenaikan Biaya Listrik

Garbin juga memperingatkan bahwa biaya listrik diperkirakan akan meningkat selama bulan-bulan musim panas. “Bulan-bulan musim panas April dan Mei biasanya menghasilkan peningkatan permintaan listrik, meningkatkan risiko keterbatasan pasokan, biaya produksi yang lebih tinggi, dan potensi pemadaman listrik,” ujarnya.

Usulan Langkah Penanggulangan

Untuk mengurangi dampak tersebut, resolusi tersebut mendorong lembaga terkait untuk mempelajari langkah-langkah bantuan sementara, termasuk kemungkinan penyesuaian pajak. “Langkah-langkah mitigasi seperti rabat, pengembalian uang, pengurangan sementara atau penangguhan pajak pertambahan nilai pada listrik, dan pengurangan tarif impor bahan bakar bunker dapat membantu meringankan dampak dari kenaikan biaya listrik bagi rumah tangga dan bisnis,” tambah Garbin.

Dampak untuk Konsumen di Indonesia

Penting untuk dicatat bahwa kasus serupa bisa terjadi di Indonesia, terutama menjelang musim panas ketika konsumsi listrik meningkat. Kenaikan biaya listrik dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan operasional bisnis. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dari pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan keadilan bagi konsumen.

Kesimpulan

Dengan meningkatnya permintaan listrik selama musim panas, tindakan cepat dari ERC untuk mengatasi pengembalian dana dan penyesuaian pajak sangat penting. Ini bukan hanya tentang perlindungan konsumen di Filipina, tetapi juga sebuah pelajaran bagi negara lain, termasuk Indonesia, untuk menjaga stabilitas harga energi dan melindungi hak-hak konsumen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *