ICI Menegaskan Romualdez Tidak Terbukti Bersalah dalam Kasus Banjir

MANILA, Filipina — Komisi Independen untuk Infrastruktur (ICI) baru-baru ini menanggapi pernyataan Wakil rakyat dari partai Tingog, Jude Acidre, terkait salah satu rujukan dalam skandal pengendalian banjir. Dalam rilisnya, ICI menegaskan bahwa rujukan tersebut tidak menentukan apakah mantan ketua DPR, Rep. Martin Romualdez, bersalah atau tidak.

“Rujukan ini tidak membuat penentuan mengenai ketidakbersalahan atau kesalahan pihak mantan ketua, Rep. Martin Romualdez,” ungkap ICI.

Komisi tersebut juga mengungkapkan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan keterlibatan Romualdez dalam masalah pengendalian banjir yang sedang hangat diperbincangkan.

Acidre sebelumnya menyatakan bahwa Wakil rakyat dari Navotas, Toby Tiangco, telah menyesatkan publik dengan klaim bahwa telah ada rekomendasi tuntutan pencurian terhadap Romualdez. Mengacu pada rujukan ICI, Acidre menegaskan, “Tidak ada rekomendasi seperti itu. Sebaliknya, ICI secara tegas menyatakan: Rujukan ini dikeluarkan tanpa menemukan atau menyimpulkan adanya kesalahan atau tanggung jawab dari pihak mantan ketua Romualdez.”

Namun, ICI juga mengkritik Acidre karena “mengutip secara selektif rujukan tersebut” tanpa memberikan konteks yang lengkap.

Dalam wawancara kemarin di acara “Storycon” di One News, Acidre menegaskan kembali bahwa “tidak ada temuan atau kesimpulan mengenai tanggung jawab yang terdapat dalam dokumen tersebut.”

“Ini adalah urusan ombudsman untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab,” tambahnya.

Secara jelas, ICI menyatakan bahwa kebenaran atau kesalahan Romualdez tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan rujukan mereka.

Sementara itu, Sandiganbayan telah mengizinkan mantan insinyur publik Bulacan, Henry Alcantara, untuk memberikan kesaksian dalam kasus malversi yang melibatkan buronan Zaldy Co dan 15 orang lainnya. Alcantara, yang menjadi saksi negara, diharapkan akan bersaksi melawan mantan legislator dan rekannya yang terlibat dalam proyek pengendalian banjir substandar senilai P289,5 juta di Naujan, Oriental Mindoro.

Skandal pengendalian banjir ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek publik, terutama di negara yang sering dilanda bencana banjir seperti Filipina. Masyarakat sangat berharap agar pihak yang bertanggung jawab bisa diadili dan mendapatkan konsekuensi yang setimpal, demi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi yang ada.

Dengan demikian, perkembangan kasus ini sangat penting untuk diperhatikan, tidak hanya oleh masyarakat Filipina tetapi juga oleh negara-negara lain yang memiliki masalah serupa dalam pengelolaan infrastruktur publik. Penegakan hukum yang tegas akan menjadi kunci untuk mencegah terulangnya kasus-kasus serupa di masa depan.