Dosen UP: RUU yang Legitimasi Dinasti Politik Berbahaya

MANILA, Filipina — Profesor dari Universitas Filipina-Diliman, Jean Encinas-Franco, memberikan peringatan serius mengenai RUU yang baru saja disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Filipina. RUU tersebut, yang diajukan oleh Ketua Dewan, Faustino Dy III, dan Pemimpin Mayoritas, Rep. Sandro Marcos, akan mengakibatkan proliferasi dinasti politik yang lebih luas di negara itu.

Dalam wawancara dengan dzBB, Franco menegaskan bahwa House Bill 6671 — yang telah disetujui oleh panel Dewan yang dipimpin oleh Rep. Zia Adiong dari Lanao del Sur — tidak melarang dinasti politik. “Anggota keluarga yang berbeda dapat mencalonkan diri untuk posisi yang berbeda secara bersamaan. Misalnya, ayah bisa menjadi gubernur, ibu sebagai walikota, anak laki-laki sebagai anggota kongres, dan anak lainnya sebagai penasihat. Jadi, dalam versi Dewan ini, semua itu bisa terjadi. Sebenarnya, ini melegalkan perluasan dinasti politik,” jelasnya.

Franco menambahkan bahwa RUU ini memungkinkan kerabat untuk menduduki beberapa jabatan secara bersamaan di bawah kluster yang berbeda atau di lokasi yang berbeda. “Ini tidak membantu melemahkan dinasti politik di Filipina, justru mempromosikan proliferasi dinasti tersebut,” imbuhnya.

Profesor tersebut juga menjelaskan bahwa tidak hanya anggota keluarga dapat mencalonkan diri di berbagai daerah geografis, tetapi ada kemungkinan pergantian jabatan dalam keluarga. “Bisa saja ayah menjabat sebagai walikota pada periode ini, kemudian di pemilihan menengah, ibunya yang menjabat, dan di periode selanjutnya, anak laki-lakinya. Ini hanya berfokus pada jabatan publik yang sama pada waktu yang bersamaan, tanpa mengatasi kontrol keluarga yang berkelanjutan,” jelas Franco.

“Dengan cara tertentu, ini melegalkan proliferasi dinasti politik. RUU ini tidak mengendalikan monopoli dinasti politik dalam politik negara ini,” tambahnya.

Sebagai respons terhadap perkembangan ini, blok Makabayan di Dewan Perwakilan Rakyat telah menarik dukungan mereka dari RUU anti-dinasti politik yang dianggap “lemah”. Hal ini menunjukkan adanya perdebatan yang intens mengenai dampak dari dinasti politik terhadap demokrasi dan pemerintahan di Filipina.

Dalam konteks Indonesia, fenomena dinasti politik juga cukup relevan. Banyak daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan yang sama, di mana kekuasaan sering kali terpusat dalam keluarga-keluarga tertentu. Ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana demokrasi dapat tumbuh dan berkembang jika dinasti politik terus dibiarkan. Oleh karena itu, penting untuk mengamati perkembangan di Filipina sebagai pembelajaran bagi Indonesia dalam mengelola isu-isu politik ini.

Dampak Dinasti Politik

Pada akhirnya, penerapan RUU ini dapat memperkuat kontrol politik di kalangan keluarga-keluarga tertentu dan mengurangi kesempatan bagi kandidat baru yang ingin berkontribusi dalam politik. Hal ini bisa mengakibatkan stagnasi dalam inovasi dan kebaruan dalam pemerintahan, yang sangat dibutuhkan dalam era modern ini.

Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel, tantangan untuk membongkar dinasti politik semakin mendesak. Dapat dikatakan bahwa langkah-langkah ke depan harus diarahkan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan inklusif bagi semua kalangan, tanpa terkecuali.

Kesimpulan

Pemberlakuan RUU yang melegitimasi dinasti politik di Filipina menimbulkan kekhawatiran mengenai masa depan demokrasi di negara tersebut. Dengan mencermati situasi ini, masyarakat Indonesia diharapkan dapat lebih kritis terhadap praktek politik yang serupa dan berupaya untuk mendorong perubahan yang positif dalam sistem pemerintahan di tanah air.